Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi tombak kemunculan produk-produk maupun lembaga non perbankan yang sistem operasional mengacu pada prinsip syariah, termasuk produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah salah satunya adalah jenis produk penghimpun dana masyarakat yang dipakai untuk pembangunan sektor riil demi memenuhi cita-cita bangsa Indonesia yakni kesejahteraan. Pemerintah meluncurkan produk obligasi syariah lebih masyhur disebut sukuk (sukuk negara ritel) memakai akad ijarah asset to be leased. Sukuk negara ritel ini terdiri atas kode seri mulai dari seri 001 sampai seri 009. Dalam penerbitannya, pemerintah dibantu oleh beberapa pihak mulai dari institusi Bank Indonesia dan Agen Penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk sukuk negara ritel SR-008 akad ijarah asset to be leased di Bank Tabungan Negara Semarang selaku agen penjual atas investasi SR-008 periode 2016. Dalam penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana konsistensi akad ijarah dan bagaimana praktek pemberian kupon pada SR-008.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara prioritas banking office, prioritas banking officer, Bank Indonesia, tokoh Dewan Syariah Nasional, dan dokumentasi dari Bank BTN Semarang, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori ijarah (sewa-menyewa), sukuk, dan riba dalam Islam. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, konsistensi akad ijarah pada produk sukuk negara ritel SR-008 di Bank BTN Semarang sudah memenuhi standar rukun dan syarat. Dimana objek sukuk SR-008 adalah Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek Pemerintah (objek sewa adalah barang) sebagai underlaying asset. Sertifikat kepemilikan atas aset (proyek riil) ini sudah mencerminkan hak milik investor terhadap suatu barang, yang kemudian hak manfaat atas barang tersebut disewakan; Kedua,
xi
mengenai pemberian kupon atas investasi SR-008 ternyata kurang tepatnya dalam penggunaan istilah, karena pemberian kupon dengan pendapatan tetap sudah sesuai dengan akad ijarah tidak menunjukkan adanya riba.