danya lembaga keuangan yang saling berlomba-lomba membuka layanan syariah. BMT adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Produk yang dikeluarkan BMT salah satunya adalah pembiayaan dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya tidak hanya berbasis bagi hasil, melainkan juga ada yang berbasis jual beli. Salah satu pembiayaan dengan akad jual beli disalurkan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ini paling banyak diminati oleh para nasabah terutama bagi nasabah usaha kecil dan menengah karena sangat membantu perekonomian masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana praktek pembiayaan akad murabahah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal dan untuk mengetahui apakah praktek pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan syari’ah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara manager, DPS, nasabah, dan dokumentasi dari BMT NU Sejahtera cabang Kendal, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori pembiayaan murabahah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis mnggunakan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad murabahah tidak hanya untuk jual beli barang melainkan untuk biaya konsumtif, padahal sudah jelas bahwa akad murabahah adalah jual beli barang, kemudian BMT sebagai penjual tenyata tidak menunjukan barang sebagai objek jual beli murabahah, maka transaksinya tidak sah karena salah satu rukun murabahah dalam penyediaan barang tidak ada. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak BMT hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Penetapan keuntungan murabahah penjual tidak tau harga pokok barang. Pembayaran masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman, seharusnya penetapan keuntungan murabahah harus sama meskipun akan diangsur 1,2 atau 3 tahun dan bergantung pada pembelian barang yang riil, bukan dari tingkat modal yang dipinjam oleh nasabah, sehingga menjadikan seperti riba. Sedangkan
ix
syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah tidak terjadi rusak pada akad murabahah di antaranya kontrak harus bebas dari riba.