Pegadaian Syariah mempunyai kebijakan sistem office channeling, yakni nasabah dapat bertransaksi produk rahn secara syariah di pegadaian konvensional. Untuk office channeling di area Pati, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pasar Ngabul Jepara melakukan channeling dengan pegadaian konvensional se-area Pati. Pegadaian konvesional bertugas menjadi agen channeling untuk meyalurkan produk rahn kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa bertransaksi secara syariah di pegadaian konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi distribusi produk rahn dengan sistem office channeling di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pasar Ngabul Jepara dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islamnya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengambil objek penelitian di dua tempat. Objek pertama di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pasar Ngabul Jepara sebagai pihak yang melaksanakan strategi distribusi dengan office channeling sedangkan objek kedua di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kudus sebagai pihak yang melaksanakan layanan syariah office channeling. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing (kesimpulan).
Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa ; Pertama, strategi distribusi produk rahn dengan sistem office channeling di CPS Pasar Ngabul, yaitu ; (a) Sistem office channeling termasuk saluran distribusi tidak langsung dengan saluran tingkat satu (one level distribution) yang menerapkan strategi distribusi eksklusif. Jumlah pegadaian konvensional se-area Pati adalah 54 outlet. Padahal seharusnya hanya ada satu agen besar sebagai penyalur produk pada distribusi eksklusif. (b) Terdapat akad wakalah dalam pelaksanaan sistem office channeling antara Pinca CPS Pasar Ngabul sebagai pemberi kuasa dan Pinca pegadaian konvensional se-area Pati sebagai penerima kuasa. Dalam hal penunjukkan pegawai di CP Kudus sebagai salah satu agen channeling di area Pati tidak sesuai dengan peraturan OJK No.31/ POJK.05/ 2016 pada pasal 30 karena tidak ada pengkhususan pegawai yang melayani transaksi office channeling. Kedua, ditinjau dari ekonomi Islam yaitu pemerataan, keadilan, serta ketepatan waktu dan kualitas. Dari segi pemerataan ke berbagai daerah, sistem office channeling membantu pemerataan distribusi produk rahn ke masyarakat yang jauh dari pegadaian syariah. Dari segi keadilan, produk rahn sistem office channeling belum memenuhi prinsip keadilan, karena hanya 2 produk yang bisa di transaksikan. Dari segi ketepatan waktu, pencairan dana produk pegadaian Amanah tergantung dengan dealer. Dari segi kualitas, pegawai office channeling di CP Kudus tidak terlalu memperhatikan akad-akad pembiayaan dari produk rahn.