Penegakan hukum tindak pidana perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Jawa Tengah harus melaksanakan serangkaian prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, apakah serangkaian prosedur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sudah sesuai dengan penerapan hukum pidana Islam? Maka, penulis mengangkat judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah”. Penelitian skripsi ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah? Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah?
Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber Primer dalam penelitian ini adalah data dari lapangan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah. Sumber data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini adalah UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.dan buku-buku yang membahas tentang penegakan hukum pidanan perikanan dan hukum pidana Islam. Adapun analisis data yang digunakan untuk metode ini adalah analisis deskriptif.
Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama, Dalam pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah, penanganan kasus penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisianan Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah terhadap tindak pidanan perikanan di Wilayah Jawa Tengah Indonesia pada tahun 2016 adalah 7 kasus. meliputi; kapal-kapal penangkap ikan yang tidak dilengkapi dokumen lengkap, baik berupa surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar, kapal penangkap ikan yang tidak melakukan ketentuan dalam SIUP atau SIPI (tentang jenis alat tangkap dan ukuran alat tangkap yang sesuai), dan izin yang kadaluarsa. Adapun dalam praktik penegakan tindak pidana perikanan juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan pidana perikanan yang berlaku yaitu UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Kedua, dalam tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah, bisa disimpulkan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dalamnya sudah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam yang termasuk kategori jarīmah ta‘zīr.