Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Semarang yang menghukum Terdakwa Durrotun Nafisah mengandung problema. Dalam putusan tersebut mengintroduksi turut serta melakukan tindak pidana korupsi.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi hukumnya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT-Tipikor-Smg?
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. sebagai data primernya. Sedangkan sumber data sekunder menggunakan literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut adalah terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab, dipersalahkan karena tanggung jawabnya. Bukan karena perbuatannya yang merugikan keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mestinya apa yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat jika dipersalahkan melanggar Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 dimana unsur membiarkan uang diambil atau digelapkan telah terjadi padanya. Di sisi lain putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Terdakwa dihukum sebagaimana orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut hukum pidana Islam perbuatan tersebut merupakan jarimah. Maka lebih tepatnya, Terdakwa dikenai jarimah ta’zir. Hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta juga bisa dibenarkan.