Tindak pidana perzinaan dalam hukum islam termasuk kedalam jarimah hudud yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan dalam hukum positif perzinaan termasuk delik aduan absolut, dimana hanya istri atau suaminya lah yang bisa melaporkan kepada yang berwajib. Sedangkan perzinaan ini terjadi dengan penyelesaian musyawarah atau mediasi, ini sering dilakukan dan bahkan menjadi tradisi masyarakat setempat. Mediasi atau musyawarah tindak pidana perzinaan ini terjadi di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Didalam Al-Qur’an dan Hadist tindak pidana perzinaan ini sangat jelas tidak bisa diselesaikan dengan mediasi. Akan tetapi realita dilapangan permasalahan ini diselasaikan melalui musyawarah atau mediasi.
Penulis bertujuan dapat mengetahui proses musyawarah atau mediasi tindak pidana perzinaan yang ada di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dalam pandangan hukum Islam maupun hukum Positif dengan menggunakan pendekatan kemasyarakatan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara. Model penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Sosiologis atau masyarakat. Metode dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana perzinaan adalah mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan.
Hasil dari penelitian ini mediasi menggunakan model tradisional village or tribal moots yaitu seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan menunjukkan bahwa tercapainya jalan damai melalui surat pernyataan. Seperti yang tertulis disurat pernyataan tersebut bahwa pihak pertama (pelaku) dan pihak kedua (pelaku) sepakat mengakhiri perselisihan (perzinaan) antar kedua belah pihak dengan cara damai dan tidak mempermasalahkan keranah hukum. Dan jika mengulangi maka para pelaku siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat 4 huruf K dijelaskan “dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban; menyelesaikan perselisihan masyarakat desa”. Dengan adanya UU ini maka proses mediasi pidana di Desa Sukolilo ini memiliki dasar hukum.