Dalam kajian hukum Islam dan hukum postif selain membahas tentang sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada pelaku, juga terdapat penjelasan tentang adanya pengampunan dan atau pengurangan atas hukuman/sanksi. Dalam hukum Islam pengampunan hukuman disebut dengan istilah al-‘afwu atau al-syafa’at. Adapun dalam hukum positif disebut dengan istilah grasi. Namun, apakah hukum islam dan hukum positif dalam implementasi dari konsep pengampunan hukuman ini sama? Maka, penulis mengangkat judul skripsi “Analisis Pengampunan Hukuman (al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi”. Penelitian skripsi ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengampunan hukuman (al-syafa’at) menurut al-Mawardi? Kedua, bagaimana relevansi pengampunan hukuman (al-syafa’at) menurut al-Mawardi dengan grasi di Indonesia?
Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi; jenis penelitian; penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber Primer dalam penelitian ini adalah kitab karya al-Mawardi yang berjudul Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Al-Wilayat Ad-Diniyyah. Sumber data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang pengampunan hukuman (al-syafa’at) atau pemikiran al-Mawardi. Adapun analisis data yang digunakan untuk metode ini adalah analisis deskriptif. Dengan metode ini diharapkan mampu memaparkan pengampunan hukuman menurut al-Mawardi dari kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Al-Wilayat Ad-Diniyyah kemudian dianalisis sehingga diperoleh sebuah kesimpulan yang akurat.
Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama, Kata al-‘afwu menurut al-Mawardi berarti pemaafan. Kata ini hanya menjadi hak untuk korban atau keluarga pihak korban. Kata al-’afwu dalam prakteknya digunakan dalam bentuk pencabutan tuntutan hukum atas terpidana. Adapun kata al-syafa’ah menurut al-Mawardi berarti pengurangan, perubahan atau peniadaan pidana, yang kata ini selain menjadi hak pemerintah atau penguasa atau presiden, juga ada andil dari pihak korban. Meskipun pihak kurban memiliki andil dalam pemberian pengampunan hukuman, namun yang lebih diunggulkan oleh al-Mawardi adalah keputusan dari pihak pemerintah atau penguasa atau presiden. Kata al-syafa’ah ini digunakan ketika putusan pidana atas terpidana akan dan atau telah ditentukan. maka, dapat disimpulkan term yang tepat untuk pengampunan hukuman menurut al-Mawardi adalah al-syafa’ah. Kedua, secarra umum relevansi pengampunan hukuman menurut al-Mawardi dengan grasi di di Indonesia sudah sesuai. Namun, dalam hal siapa yang berhak memberikan grasi ada perbedaan antara praktek grasi dalam konteks hukum di Indonesia dengan grasi menurut al-Mawardi. Dalam konteks hukum di Indonesia hanya presiden yang memiliki hak mutlak untuk mengabulkan permohonan grasi, sedangkan menurut al-Mawardi selain pihak penguasan dalam hal ini presiden, perlu adanya peran serta dari pihak korban atau keluarga pihak korban.