Banyak stigma negatif terhadap penyandang difabel yang menganggap mereka kaum yang lemah dan tidak bisa apa-apa. Akibat pandangan masyarakat terhadap seorang difabel yang hanya dipandang sebelah mata, telah menimbulkan adanya diskriminasi yang berlangsung di semua sektor kehidupan terutama berhadapan dengan hukum. Kaum difabel sering menjadi korban tindak pidana asusila, terlebih anak penyandang difabel. Perbuatan tersebut bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Difabel yang berhadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya mereka yang menjadi korban kejahatan. Minimnya akses hukum bagi difabel yang dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan menyebabkan mereka menjadi sasaran tindak pidana, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimana sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 bagi belaku Tindak Pidana Perkosaan pada Difabel serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila pada difabel dalam Putusan Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010.
Kajian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010, dan peraturan perundang-undangan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku kurang tepat atau kurang sesuai, karena dilihat dari kondisi korban (penyandang difabel kategori tuna wicara) yang seharusnya dilindungi dan dijaga tetapi sebaliknya diperlakukan dengan tidak sepatutnya yaitu di perkosa. Dalam hukum Islam terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara Nomor: PUT /11-K / PM.II-10/AD/III/2010 tentang tindak pidana perkosaan pada difabel, yang dilakukan oleh Kemin Sutomo (anggota TNI) termasuk kedalam perbuatan zina. Sanksi yang sesuai untuk terdakwa Kemin Sutomo adalah dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika si pelaku sudah menikah maka hukumannya berupa rajam, dan jika belum menikah maka hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwasanya terdakwa Kemin Sutomo sudah pernah menikah (muhsan) maka hukumannya berupa rajam, serta wajib membayar mahar misil, sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban.