Selama ini, penyelesaian perkara pidana dengan litigasi menuai banyak masalah. Masalah tersebut diantaranya proses yang lama dan timbulnya rasa dendam,. Selain itu, sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan terhadap korban, keluarga, dan lingkungan. Hukum pidana cenderung sebagai bangunan peraturan yang sistematis dan logis menepiskan rasa kemanusiaan, masyarakat, dan kesejahteraan. Sehingga jalur non litigasi dengan mediasi menjadi pilihan untuk menyelesaikan tindak pidana zina yang terjadi di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Dimana penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.
Terkait penyelesaian perzinaan di Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tersebut, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah semua data terkumpul, analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif memberikan ruang yang besar bagi kasus perzinaan untuk diselesaikan dengan jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Mengingat delik yang dirumuskan dalam pasal 284 adalah delik aduan absolut. Kesepakatan damai, sanksi pengawasan, dan pemberian restitusi tidak menjadi masalah mengingat hal tersebut sudah diterima oleh para pihak serta telah sesuai dengan lalulintas kehidupan sosial masyarakat Desa Mundu. Hal ini selaras dengan hukum Islam yang menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana zina dengan mediasi telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan maqashid syari‟ah.