Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyanderaan dapat dilakukan jika seorang penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 dan diragukan iktikad baiknya. Salah satu wajib pajak yang pernah disandera adalah wajib pajak berinisial TA. TA adalah seorang pengusaha yang mempunyai utang pajak sebesar Rp. 754.464.385,00. Sebelum penyanderaan dilakukan, juru sita telah melakukan serangkaian penagihan pajak terhadap wajib pajak TA. Namun TA tidak menunjukan adanya iktikad baik untuk melunasinya. Dengan alasan tersebut maka wajib pajak TA disandera agar melunasi utang pajaknya. Penyanderaan terhadap wajib pajak TA ini ditempatkan di Lapas Kelas II B Pati.
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan yang dilaksanakan oleh Kantor Palayanan Pajak Pratama Pati? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak?
Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang juga disebut dengan penelitian kasus (case study) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang pelaksanaan penyanderaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penyanderaan bagi penunggak pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati sudah sesuai dengan tujuan dari penyanderaan. Yaitu wajib pajak TA bersedia melunasi utang pajaknya. Menurut Hukum Positif di Indonesia seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya bukan merupakan tindak pidana. Sehingga penyanderaan bukan merupakan penegakkan Hukum Pidana. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam seseorang yang tidak melunasi utang pajaknya termasuk dalam jarimah ta’zir dengan sanksi hukuman penahanan (al-Habs).