Sekarang ini, berbagai bentuk pergaulan sesama manusia banyak yang menyimpang dan melewati batasan syari‟at Islam contohnya adalah ikhtilath. Kasus Ikhtilath ini banyak terjadi di Aceh. Oleh sebab itu pemerintah Aceh membuat peraturan baru yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya mengatur tentang ikhtilath dan bagi yang melanggar akan di kenakan hukuman. Dasar hukum sanksi Ikhtilath tidak disebutkan secara jelas dan rinci di dalam Al-Qur‟an dan Hadits, hanya ancaman dan larangannya saja. Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia. Penggunaan hukuman cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam hal ini adalah KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi ikhtilath dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan (library research). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 25 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Metode analisis yang digunakan penulis adalah dekriptif analitis yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa
sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat di pahami dengan jelas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi ikhtilath dalam Qanun Aceh ada tiga macam, yaitu cambuk, penjara dan denda. Dari ketiga jenis hukuman tersebut yang paling banyak diterapkan adalah hukuman cambuk. Berdasarkan data monitoring dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sepanjang 2016, Mahkamah Syar‟iyah Aceh telah memutuskan 301 perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November 2016. Dan sepanjang 2016 (Januari sampai dengan Desember) ICJR mencatat sedikitnya 339 terpidana telah di eksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh. Dari 339 terpidana tersebut 21 diantaranya adalah pelaku jarimah ikhtilath, yaitu terdiri dari 10 laki-laki dan 11 perempuan. Dari 21 terpidana ikhtilath tersebut semuanya di hukum cambuk. Hukuman tersebut harus dilaksanakan di depan umum yang bertujuan untuk membuat malu terhukum di muka umum. Menurut hukum pidana Islam ketentuan sanksi ikhtilath dalam Qanun Aceh tersebut dapat dibenarkan. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat maka hukumannya adalah ta‟zir yang termasuk jarimah ta‟zir karena melakukan perbuatan maksiat ()تعسير عهي انمعبصي yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah.