Khatib Syarbani pengarang kitab al-Iqna’ menyatakan bahwa suami berhak merujuk kepada istri tanpa harus meminta izin kepada istri yang dirujuk atau majikannya, dengan catatan masa iddah istri belum usai. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah, yang artinya: “maka jika mereka mendekati akhir masa iddah, janganlah kalian mecegah mereka untuk merujuk kembali suami-suami mereka”.
Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana Pendapat Khatib Syarbani tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri? 2. Bagaimana Istinbath Hukum Khatib Syarbani Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri? 3. Bagaimana Relevansi Pendapat Imam Khatib Syarbani dalam Konteks ke-Indonesiaan?
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis dengan menjadikan Kitab yang ditulis oleh Imam Khatib Syarbani berjudul al-Iqna’sebagai sumber primer dan berbagai refrensi yang mengandung unsur terkait dalam pengkajian penelitian ini, penulis jadikan sebagai sumber sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang berfungsi untuk memberi penjelasan dan memaparkan secara mendalam mengenai sebuah data.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, perujukan yang dimaksudkan oleh Khatib Syarbani merupakan perbuatan untuk menjalin kembali hubungan rumah tangga yang sempat goyah akibat jatuhnya talak dari suami kepada istri. Dalam konteks ini, Khatib Syarbani menyatakan bahwa suami memiliki hak penuh untuk merujuk selama istri masih mempunai masa iddah, yang walau jika istri atau wali tidak setuju maka hukum rujuk tersebut tetap sah. Dasarnya adalah Khatib Syarbani menjadikan satu dalil al-Qur’an sebagai landasan fundamental tentang bolehnya rujuk tanpa persetujuan istri. Namun Pendapat Khatib Syarbani yang demikian, jika dibenturkan dengan hukum di Indonesia, maka merupakan perihal yang terbilang tidak relevan. Sebab berbagai hal yang penulis analisis yang kemudian menyimpulkan bahwa: a). Indonesia memandang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di muka hukum. b). KHI yang merupakan buku panduan yang fundamen merupakan alternatif solusi bagi ketertiban hukum privat bagi warga Negara Indonesia.