Di Indonesia banyak terjadi masalah mengenai kedudukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan serta pengalaman masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan mereka di PPN (Pegawai Pencatat Nikah) demi mendapatkan kekuatan hukum dan keabsahan untuk masa depan anak mereka. Kemudian ada juga yang dikarenakan pelanggaran norma agama dan susila yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu sehingga telah hamil diluar nikah yang mengakibatkan bayi yang ia lahirkan tersebut dianggap sebagai anak lahir kurang dari batas minimal yang ditetapkan oleh Hukum Islam maupun Hukum Negara. Di dalam praktiknya KUA Kecamatan Kaliwungu memiliki 2 (dua) implementasi berbeda dalam menanggapi permasalahan tersebut. Berangkat dari fenomena ini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Bagaimana implementasi KUA tentang wali nikah terhadap anak perempuan lahir kurang dari enam bulan dan bagaimana alasan-alasan penentuan implementasi wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.
Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui jenis penelitian hukum non doctrinal (yuridis empiris) yang dikonsepkan sebagai pranata sosial. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder juga data pendukung lainnya. Juga mengumpulkan data dari hasil riset tentang implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
Hasil penelitian menunjukan di KUA Kecamatan Kaliwungu memiliki 2 (dua) implementasi berbeda dalam menanggapi tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sebelum dan sesudah reorganisasi. Kepala KUA periode Bapak Mahruzi memiliki kebijaksanaan sendiri yakni wali hakim yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut dan kepala KUA periode Bapak Adib memutuskan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Dan alasan penentuan kebijakan kepala KUA periode Bapak Mahruzi dengan mendasar kepada Fiqh Imam Syafi’i serta Surat Edaran Bimas Islam urusan Haji Nomor 16 Tahun 1992 dan kepala KUA Bapak Adib dengan berpedoman kepada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.