Pada dasarnya, ajaran wakaf ini masuk pada wilayah ijtihadi. Karena dalam nash (Al-Qur’an dan Hadits) hanya menyebutkan secara implisit mengenai wakaf. Diantara salah satu syarat Wakaf yaitu adanya mauquf alaih yaitu seseorang tertentu yang mampu menerima harta/benda wakaf. Selanjutnya, di dalam kitab-kitab terdahulu seperti kitab iánathut tholibin hanya mencantumkan nazir sebagai penerima harta wakaf. Tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam karya ulama-ulama bangsa Indonesia menambahkan NAZIR dalam syarat/rukun wakaf sebagai pengelola harta wakaf. Disini ada hal yang menaraik untuk di kaji, yaitu antara nazir dengan Maukuf alaih yang mana itu berbeda atau sama.

Melihat dari latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas terkait dengan pendapat hukum nazir dalam Kompilasi Hukum Islam dengan syarat rukun wakaf khususnya maukuf alaih dalam kitan iánathut tholibin. Kenapa penulis menggunakan kitab iánathut tholibin sebagai kitab yang di teliti. Karena kitab iánathut tholibin merupakan salahsatu kitab yang di jadikan rujukan para Ulama Indonesia dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam. Tetapi hasil dari Kompilasi Hukumu Islam itu sendiri ada yang berbeda dengan yang ada di kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukanya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library reseach). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sumber hukm primer yang digunakan yaitu menggunakan kitab iánathut tholibin dan Kompilai Hukum Islam Buku III tentang wakaf. Sedangkan data sekunder menggunakan kitab Roudhotut tholibin karta imam Nawawi dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, metode analisisnya menggunakan metode deskriptif-komparatif.