Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (perkawinan karena hamil di luar ikatan perkawinan yang sah). Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi di zaman sekarang, seperti yang terjadi di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, terjadi nikah hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan hukum, sehingga terjadi kegelisahan dikalangan masyarakat maupun para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam/syari’at.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 2) Bagaimana kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menurut hukum positif di Indonesia. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field resarch), dimana data-data yang digunakan merupakan data yang diambil dari lapangan tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil interview, yang dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada pihak yang mengetahui kasus tersebut. Metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik. Yaitu menggambarkan suatu data yang didapatkan dari lapangan, kemudian baru dianalisis. Dimana data tersebut berupa teori-teori, bukan angka-angka yang berbentuk statistik.
Hasil penelitian ini yaitu pertama perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Menurut hukum Islam ada yang membolehkan ada yang tidak, diantaranya pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dikarenakan mempunyai kemaslahatan yang dapat menjaga psikologis wanita. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik tidak boleh dan tidak sah, wanita tersebut bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan, kedua menurut Kompilasi Hukum Islam bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3). Dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.