Di dalam Islam terdapat konsep persaudaraan, dimana di dalam Islam saudara dengan saudara yang lainnya di perlakukan secara sama, baik di dalam hukum maupun keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan keadilan ekonomi, persaudaraan akan kehilangan makna, karena pada dasarnya keadilan ekonomi sangatlah penting. Dengan keadilan ekonomi juga, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan konstribusi masing-masing kepada masyarakat. Akad qardhul hasan sangat cocok untuk menggambarkan keadilan ekonomi, karena qardhul hasan merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qadhul hasan sangatlah cocok untuk diterapkan, supaya kesejahteraan bisa merata baik bagi orang-orang kaya maupun orang-orang yang tidak mampu.
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan akad qardhul hasan di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Di dalam penelitian ini penulis mempunyai 2 rumusan masalah. Pertama, Bagaimana penerapan akad qardhul hasan dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. Kedua, Bagaimana penerapan akad qardhul hasan di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan menurut Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian yuridis-empiris, yaitu dengan fokus penelitian pada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan. Metode yang diguanakan di dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan metode dokumentasi dan wawancara, setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut.
Adapun hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan akad qardhul hasan di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak sesuai dengan Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini nampak pada akad qardhul hasan yang ada di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, dimana pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora memberikan persyaratan tambahan pada hutang anggota. tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq. Pelarangan tambahan di dalam akad qardhul hasan disebutkan di dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Pada poin ke 5 menyebutkan bahwa “nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”, jelaslah bahwa Fatwa DSN MUI tidak memperbolehkan adanya perjanjian infaq di awal, karena infaq merupakan sumbangan yang harus diberikan dengan rasa ikhlas tanpa adanya paksaan atau perjanjian.