Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Lahirnya anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, bahkan kepada masyarakat dan negara. Lebih dari itu akan timbul juga persoalan seperti tentang status anak, wali nikah jika anaknya perempuan, hak waris yang menyangkut diri anak, dan lain sebagainya. Hal ini berbeda antara pandangan pihak KUA dengan hukum positif di Indonesia. Perkawinan yang sah menurut UUP pasal 2 di jelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan anak yang sah menurut UUP pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut pandangan kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dilakukan berdasarkan ajaran Islam dan anak dipandang sebagai anak yang sah manakala anak tersebut dilahirkan dari keluarga Islam dan perkawinan Islam.
Berangkat dari fenomena ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hukum yang dipakai pihak KUA Kecamatan Ungaran Timur dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan muallaf serta bagaimanakah tinjauan sadd adz-dzari’ah terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan muallaf.
Data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui jenis penelitian hukum non doctrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil pengamatan atas realitas-realitas social untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder juga data pendukung lainnya. Juga mengumpulkan data dari hasil riset tentang penetapan status anak perempuan tidak sah dari pasangan muallaf yang terjadi di KUA kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemaslahatannya adalah mereka ingin berhati-hati dalam masalah pernikahan, agar pernikahan perempuan muallaf yang terjadi terjamin keabsahannya secara hukum Islam dan hukum Positif. Karena pernikahan yang sah disini untuk menutup semua jalan yang menuju kemungkaran. Keburukannya adalah apabila pihak KUA menetapkan status perempuan muallaf tersebut sah maka akan ada unsur pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan penetapan status tidak sah perempuan muallaf itu sudah tepat karena sesuai dengan kaidah دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح. yaitu menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (maslahah).