Pada asasnya poligami itu dibolehkan bagi orang yang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Orang yang berpoligami juga harus memenuhi persaratan tanpa melalui kecurangan.
Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di KUA Kecamatan Subah, suami tersebut tidak mendapatkan ijin dari pengadilan Agama dan memalsukan identitasnya untuk berpoligami dengan wanita lain. Dalam fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hukum perkawinan poligami dengan memalsukan identitasnya menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan 1974 serta bagaimana akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas terhadap anak-anaknya harta yang ditinggalkan.
Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan kualitatif deskriptif normatif yang dimana penelitian ini didasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Juga mengumpulkan data dari hasil riset tentang pemalsuan identitas untuk perkawinan poligami di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemalsuan identitas perkawinan poligami ini hukumnya tidak sah menurut hukum formil, dikarenakan yang melakukan akad bukan orang dengan nama Slamet Untung, melainkan dia adalah Tarjadi. Dalam hal ini menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 1974 perkawinan ini hukumnya tidak sah karena poligami yang dilakukan tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan sudah memalsukan identitasnya. Dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah nasabnya kepada ibunya, serta istri dan anaknya pun tidak mendapatkan harta yang ditinggalkan.