Wakaf tanah mushola Nurun Nafi’ yang diwakafkan oleh Bapak Sardi belum memiliki serifikat tanah yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena terjadi sengketa di dalamnya. Sengketa tersebut terjadi karena sebagian bangunan mushola ternyata berdiri di atas lahan yang bukan tanah wakaf.
Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah: (1) Mengapa Wakaf Mushola Nurun Nafi’ Di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Terjadi Sengketa? (2) Bagaimana Status Hukum Tanah Wakaf Mushola Nurun Nafi’ Di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang? Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: (1) Untuk Mengetahui Penyebab Sengketa Tanah Wakaf Mushola Nurun Nafi’ Di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. (2) Untuk Mengetahui Status Hukum Tanah Wakaf Mushola Nurun Nafi’ Di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Jenis Penelitian Observasi (Field Research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi lapangan. (2) Sumber data dalam penelitian berupa data penelitian ini berupa data primer, yakni dengan datang langsung ke subjek penelitian, dan data sekunder berupa literatur-literatur dalam bentuk buku dan kitab (3) Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik; Dokumentasi, Wawancara, Observasi, (4) Teknik Analisis Datanya menggunakan Pertama metode kualitatif dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data yang diperoleh dan Kedua, disajikan secara deskriptif untuk menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan Ketiga menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.
Hasil penelitiannya yaitu: (1) Status tanah wakaf Mushola Nurun Nafi’ menimbulkan sengketa dikarenakan belum adanya sertifikat tanah wakaf yang sah dari pihak BPN. Hal ini disebabkan oleh kelebihan tanah wakaf pada saat bangunan mushola tersebut didirikan. (2) Kurangnya komunikasi yang baik antara pihak wakif, nazhir, ta’mir dan warga sekitar tentang pembangunan mushola. Dan agar sertifikat tanah harus segera dibagi menjadi dua bagian, yang masing-masing bagian adalah yang pertama bagian milik wakif dan bagian kedua milik mushola Nurun Nafi’. Yang kemudian di daftarkan secara sah kepada pihak BPN. Sebab tanah yang tidak memiliki sertifikat dianggap tidak sah di mata hukum.