Persoalan waris telah menjadi problematika sejak dahulu pada masa pra Islam sampai sekarang. Pada zaman pra Islam atau jahiliyyah, kematian oleh seorang anggota keluarga akan membawa perpecahan di dalam keluarga. Ketentuan pembagian harta waris sudah diatur secara pasti di dalam Al Quran surat An Nisa ayat 11-12. Ketentuan pembagian tersebut merupakan qathiyud dalalah. Akan tetapi dalam prakteknya ada aspek dhonniyud dalalah, karena dalam keadaan tertentu bagian tersebut dirasa kurang adil. Islam yang notabenenya agama yang dinamis memberikan opsi pembagian waris secara perdamaian yakni secara takhāruj atau tasāluh. Takhāruj merupakan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris lain

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Pendapat Syaikh Ibnu Abidin dalam kitab Rād Al Muhtār dan KHI Pasal 183 tentang pembagian harta waris secara takha<ruj. 2. Relevansi pembagian waris secara takha<ruj menurut Syaikh Ibnu Abidin dan KHI Pasal 183 dalam keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reserach). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab Rād Al Muhtār karangan Syaikh Ibnu Abidin bab Takhāruj dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari

buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data-data tersebut terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif, yaitu membandingkan antara pendapat Syaikh Ibnu Abidin dalam kitab Rād Al Muht>ar dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183. Sehingga pada akhirnya mendapat hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembagian harta waris secara takhāruj dalam kitab rād al muhtār dan waris perdamaian dalam KHI Pasal 183 pada hakikatnya sama, yakni sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sama-sama berorientase pada perdamaian, dan menggunakan konsep saling ridho. Sedangkan perbedaan antar keduanya teletak pada syarat-syarat yang dikemukakan Ibnu Abidin sangan terperinci sedangkan KHI sebaliknya, oleh karena itu masing-masing pendapat, baik pendapat Syaikh Ibnu Abidin maupun KHI memilki konsekuensi yang berbeda Orang yang bertakhāruj atau mengundurkan diri dari tirkah berarti dia telah merelakan haknya dari tirkah dengan berbagai prosedur yang telah dilewati. Jadi, konsep keadilan dari takhāruj bisa terjaga jika proses takharuj itu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan antara orang yang keluar dengan ahli waris lainnya.