Lembaga Keuangan Syari’ah terbagi menjadi lembaga keuangan syari’ah bank dan non bank. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan non bank ialah KSPPS. Dalam operasionalnya KSPPS dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Salah satu produk dari KSPPS ialah simpanan berjangka. Simpanan berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. KSPPS Arthamadina mempunyai produk simpanan berjangka dengan akad Mudharabah. Pelaksanan bagi hasil simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang ialah dengan menggunakan prosentase. prosentase yang ditetapkan ialah 10% pertahun dari jumlah simpanan. Presentase sebesar 10% ini ditetapkan oleh pihak KSPPS dengan mengacu pada BI Rate.
Adapun rumusan masalahnya ialah: 1) Bagaimana praktek penentuan bagi hasil simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang? 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari’ah terhadap praktek penentuan bagi hasil pada simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang?
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dari teller, marketing dan anggota KSPPS, data sekunder yaitu berupa brosur, bilyet RAT dan profil KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek penentuan bagi hasil simpanan berjangka mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang belum sesuai, karena ada syarat dan rukun yang belum terpenuhi, yaitu keuntungan (nisbah). Keuntungan merupakan salah satu rukun dalam praktek dengan menggunakan akad mudharabah. Karakteristik dari akad mudharabah ialah dengan adanya persekutuan keuntungan antara keduabelah pihak. Akan tetapi dalam prakteknya penentuan bagi hasil yang terjadi tidak ada persekutuan keuntungan. Dalam fatwa DSN-MUI nomer 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Tetapi pelaksanaan yang terjadi pada KSPPS Arthamadina tidak dituangkan dalam bentuk nisbah melainkan hanya dituliskan perolehan bagi hasil yang diterima oleh anggota koperasi. Dengan demikian pelaksanaan yang terjadi belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.