Penerapan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT BUS Limpung berpedoman pada DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research), adapun teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari pelaksanaan yang terjadi pada pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS BMT BUS Limpung. Untuk teknik analisisnya menggunakan deskriptif dengan pendekatan normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.
Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung.” memiliki rumusan masalah: 1). Bagaimana praktek penerapan akad pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Bina Umaat Sejahtera (BUS) Limpung? 2). Bagaimana praktek penentuan bagi hasil (keuntungan) pada akad pembiayaan mudharabah ditinjau dari hukum Islam pada KSPPS BMT bina Umat Sejahtera (BUS) Limpung?.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad pembiayaan masih banyak yang tidak sesuai, dengan membandingkan ketentuan Fatwa DSN tentang pembiayaan mudharabah, ketidaksesuaian ini yang menjadikan cacatnya akad pembiayaan mudharabah tersebut. Adapun aspek yang tidak sesuai adalah Pada akad (perikatan) anggota yang melakukan pembiayaan hanya bersifat pasif atau cenderung hanya mengikuti semua ketentuan yang sudah di buat oleh KSPPS BMT BUS Limpung.
Praktek penentuan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Limpung sudah ditentukan pada awal kesepatan dengan prosentase sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung beserta jumlah nominal yang harus dibayarkan, berdasarkan asumsi pendapatan. Asumsi pendapatan adalah dugaan pendapatan anggota yang di peroleh dari hasil keuntungan sebelum melakukan pembiayaan di KSPPS BMT BUS Limpung, yang kemudian dijadikan patokan untuk menentukan bagi hasil yang nantinya menjadi besaran angsuran dengan sisten angsuran yang di pilih oleh anggota yang akan di bayarkan tiap bulannya selama melakukan pembiayaan yang prosentasenya sudah ditentukan oleh pihak KSPPS BMT BUS Limpung.
Kurang kesesuaiannya antara ketentuan dengan praktek yang terjadi di lapangan menjadikan kurang sempurnannya penerapan pembiayaan yang terjadi di KSPPS BMT BUS Limpung. Lengahnya anggota yang kurang paham terhadap praktek-praktek yang ada di lembaga keuangan syariah menjadikan celah untuk memudahkan pembiayaan namun justru membuat cacat dari pembiayaan tersebut.