Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang lebih mengedepankan usaha produk simpanan dan pembiayaan. Dalam mendapatkan nasabah, mereka menawarkan produk simpanan dan pembiayaan yang dikemas secara menarik. Seperti, memberikan bonus, bagi hasil, hadiah, dan sebagainya. Begitu pula dengan BMT Al Hikmah Ungaran, mereka juga mengemas produk simpanan dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Pada produk simpanannya yaitu SIRELA (Simpanan Sukarela) dan SIMPEL (Simpanan Pelajar), BMT Al Hikmah Ungaran menggunakan akad wadi’ah (titipan). Kemudian, pada produk tersebut diberikan bagi hasil setiap bulan. Melihat hal tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “Implementasi Wadi’ah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran” dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad wadi’ah di BMT Al Hikmah Ungaran? (2) Bagaimana praktek pemberian imbalan pada akad wadi’ah di BMT Al Hikmah Ungaran relevansinya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan?
Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitataif dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan manajer, pegawai, dan nasabah BMT Al Hikmah Ungaran, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori wadi’ah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan akad wadi’ah di BMT Al Hikmah Ungaran adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 80% untuk BMT dan 20% untuk anggota. Dalam Hukum Islam hal tersebut hukumnya adalah batal, karena prinsip wadi’ah yad dhamanah adalah imbalan tidak boleh diperjanjikan. Kedua, praktek pemberian imbalan pada akad wadi’ah di BMT Al Hikmah Ungaran kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, karena menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan imbalan bersyarat. Sedangkan imbalan bersyarat adalah imbalan yang tidak dibenarkan menurut fatwa tersebut.