Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif: Studi Kasus di BTM Melati Pekalongan”. Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah pada BTM Melati Pekalongan belum menerapkan pencadangan penghapusan aktiva produkti, yang mana hal ini dapat menimbulkan banyak kerugian bagi BTM itu sendiri. Dalam Fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dipandang perlu menerapkan pencadangan penghapusan aktiva produktif, guna mengantisipasi adanya kerugian yang kemungkinan ada.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 pokok permasalahan yaitu Pertama, Apa alasan BTM tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan yang Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan BTM untuk mengantisipasi kerugian ketika terjadi kredit macet dan juga untuk mengetahui tujuan Hukum Islam terhadap kebijakan tidak melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan metode peneliti langsung wawancara dengan pihak BTM Melati Pekalongan, selain itu menggunkan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan tulisan yang berhubungan langsung dengan pencadangan penghapusan aktiva produktif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan digambarakan menggunakan kata-kata untuk memporeleh kesimpulan. Lokasi penelitian di BTM Melati Pekalongan.
Hasil yang diperoleh dari kesimpulan penelitian pencadangan penghapusan aktiva produktif di BTM Melati yaitu yang pertama, alasan atau faktor tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif pada BTM Melati dikarena pembiayaan yang diberikan masih dalam skala kecil, akan tetapi ada baiknya BTM Melati menerapkan PPAP, dengan standart peraturan yang benar, hal ini dapat menjamin kesehatan dan keberlangsungan suatu usaha lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua, yaitu ditinjau dari hukum Islam tidak adanya pencadangan penghapusan aktiva produktif di BTM Melati belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 18/DSN-MUI/2000 dan perundang-undangan yang ada seharusnya segera untuk di terapkan karena hal tersebut dapat memberikan solusi bagi pembiayaan di BTM Melati pekalongan dan mengurangi kemadhorotan yang ada.