Air yang merupakan bagian dari sumber daya alam juga sebagian dari ekosistem secara keseluruhan, sehingga diperlukannya pengelolaan Sumber Daya Air. Kebijakan pemerintah atas UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam pelaksanaannya menuai banyak kontroversi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dimana hal tersebut menjadikan Judicial Review oleh individu maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU No.7 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945. Karena terdapat banyak kritik terhadap undang-undang dimana konsep WaterRight mengandung unsur komersialisai air. Sedangkan tinjauan hukum islam mencoba menganalisis putusan hakim untuk membatalkan UU SDA dengan menggunakan metode pendekatan hukum islam Maqashid Asy-Syariyah.
Terdapat pertanyaan bagaimana konsep penguasaan negara atas sumber daya air di Indonesia serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik komersialisasi terhadap undang-undang No.7 Tahun 2004 tersebut.Penelitian terhadap Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 085/PUU-IX/2013 tentang Sumber Daya Air dalam perspektif hukum islam merupakan sebuah kajian yang menitik beratkan pada permasalahan interpretasi hak atas air yang tertuang dalam pasal-pasal undang-undang tersebut.
Penyusun menggunakan jenis penelitian normatif dengan studi pustaka (library research). Dimana datanya diperoleh dari data dokumentasi berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun keputusan-keputusan peradilan yang lainnya. Sedangkan dalam teori hukum islam penyusun menggunakan metode pendekatan Maqashid Asy-Syariyah dengan objek penelitian putusan Mahkamah Konstitusi 085/PUU-IX/2013 tentang pengujian UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Dapat disimpulkan dari hasil analisis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana didalamya mengandung komersialisai serta privatisasi yang meniadakan konsep penguasaan oleh negara. Putusan tersebut sudah sejalan dengan pendekatan Maqashid Asy-Syariyah dalam hukum islam. Dimana pernyataan Nabi saw bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api. Dalam pandangan islam ketiga benda tersebut merupakan benda milik umum sehingga hukum dari ketiga benda tersebut tidak boleh diperjualbelikan maupun dimiliki perorangan secara mutlak.