Perkembangan jaman semakin pesat, setiap orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak semua orang memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhnya. Sehingga jika dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang akan membutuhkan pertolongan kepada orang lain. Dimana setiap orang tidak bisa lepas dari muamalah yang dapat mempermudah kehidupan manusia selayaknya tolong menolong dalam kebaikan (tabarru’). Dari sinilah muncul praktik tolong menolong yang diimplementasikan dalam akad hawalah seperti halnya transaksi over kredit mobil yang terjadi di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Akan tetapi tidak semua transaksi over kredit mobil berjalan dengan lancar, karna sebagian besar masyarakat melakukan transaksi over kredit mobil secara terselubung dan dibawah tangan yang memuat pelanggaran perjanjian oleh debitur. Yang menjadi permasalahan peneliti adalah bagaimana penerapan hawalah dalam transaksi over kredit mobil dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.12/DSN-MUI/IV/2000 .
Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui penerapan akad hawalah dalam transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, (2) Untuk mengetahui tinajuan hukum Islam terhadap transaksi over kredit mobil berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No:12/DSN-MUI/IV/2000.
Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara terhadap 8 responden (3 muhil, 1 muhal, 3 muhal ‘alaih dan 1 makelar). Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul peneliti menggunakan teknik normatif empiris dengan mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad hawalah transaksi over kredit mobil di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000. Dimana pihak bank leasing selaku muhal tidak mengetahui adanya transaksi over kredit mobil yang dilakukan debitur selaku muhil dan muhal ‘alaihi. Sedangkan shigat dalam melakukan akad hawalah harus ada kesepakatan atau kerelaan dari pihak bank leasing selaku muhal. Dalam praktiknya transaksi over kredit mobil terdapat akad jual beli. Sehingga terdapat dua akad dalam satu transaksi yakni jual beli dan hawalah.