Demokrasi tumbuh di berbagai penjuru dunia pasca-perang dingin termasuk di beberapa negara Islam. Tunisia merupakan negara pertama yang membangkitkan reformasi untuk melakukan demokratisasi setelah puluhan tahun berada dalam kekuasaan yang despotik. Ibn ‘A>syu>r merupakan salah satu ulama yang mengalami masa-masa penjajahan Perancis dan rezim despotik Habib Burguiba. Dalam hubungan Islam dan negara ia bersikap integralistik dan ia mempunyai preferensi bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang demokratis berasaskan keadilan.
Penelitian ini akan membahas penafsiran T}a>hir Ibnu A>syu>r terhadap ayat-ayat tentang demokrasi dalam tafsir al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r dan faktor yang mempengaruhi penafsiran beliau. Metode yang digunakan adalah tematik eksploratif dengan pendekatan sejarah. Berdasarkan penerimaan Ibn ‘A>syu>r atas prinsip kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan rakyat maka konsep demokrasi menurut penafsiran Ibn ‘A>syu>r adalah: Demokrasi memberi kebebasan berkeyakinan seperti dalam memeluk agama, kebebasan berfikir seperti memberi kritikan (amar ma’ru>f) dan kebebasan bertindak selama perbuatannya tidak membahayakan orang lain. Kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk nahi munkar yang hukumnya fard}u kifa>yah. Demokrasi memerlukan penegakan hukum dan keadilan. Dalam Islam sumber tertinggi yang tidak dapat diubah oleh kehendak rakyat seperti diterapkannya qis}a>s. Islam menjunjung persamaan namun tidak secara mutlak. Pluralisme berlaku dalam persoalan sosiologis dan bukan teologis seperti larangan mutlak orang musyrik menjadi pemimpin sedangkan kepemimpinan perempuan itu boleh selama mempunyai kemampuan luar dan dalam. Dan kedaulatan rakyat mengharuskan pemimpin melakukan musyawarah karena berhubungan dengan kemaslahatan umat, pengambilan keputusan didasarkan pada kualitas.
Penafsiran Ibn ‘A>syu>r tentang demokrasi dipengaruhi oleh: 1. Keadaan politik Tunisia saat itu berada dalam sekulerisasi Prancis. Presiden Burguiba yakin bahwa perkembangan dan kemajuan dapat berhasil hanya dengan mengejar Eropa terlebih dalam penghormatan kepada norma sosial. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan Ibn ‘A<syu>r yang beraliran Islam tradisionalis. 2. Sikapnya pasif dalam menghadapi presiden Habib Burguiba yang pro Barat dan despotik sehingga beliau merepresentasikan perlawanannya dalam bentuk gagasan. Usahanya membangun prinsip-prinsip pemerintahan Islam ini sesuai dengan otoritasnya sebagai pembaharu di bidang pendidikan. 3. Diskursus demokrasi telah dikenal oleh masyarakat Arab yang heterogen untuk menyatukan identitas Arab, pemikiran demokrasi Islam Ibn ‘A<syu>r sejalan dengan kondisi masyarakat Tunisia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.