Meskipun hadis mursal telah menjadi pembahasan yang klasik di ranah akademik, namun sesungguhnya masih menyimpan problem yang mendasar, yaitu tidak ditemukannya kesepakatan tentang status kemursalannya, apakah ia termasuk hadis shahih atau dha’if. Sementara itu, didapati bahwa sebagian hukum Islam ditetapkan berdasarkan dalil hadis mursal. Kesenjangan ini mengakibatkan keraguan pada sejumlah orang tentang hukum Islam yang dianutnya dari ulama madzhab. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, maka diambil satu pemikiran tokoh bernama Ibnu H{azm terkait dengan penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasinya terhadap penetapan hukum. Sebab diketahui bahwa Ibnu H{azm sering mengkritik dan mengomentari pendapat imam madzhab yang notabene mereka adalah madzhab yang dianut oleh mayoritas, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana penolakan Ibnu H{azm terhadap kehujjahan hadis mursal di dalam kitab al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m? Bagaimana implikasi penolakan tersebut terhadap penetapan hukum di dalam kitab al- Muh}alla> bi al-As|a>r? Permasalahan tersebut dibahas melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dua karya Ibnu H{azm berjudul al- Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m (berisi metodologi) dan al-Muh}alla> bi al- As|a>r (berisi penerapan metodologi), utamanya terkait penolakannya terhadap kehujjahan hadis mursal dan implikasi hukumnya. Buku tersebut dijadikan sebagai sumber data primer untuk mendapatkan informasi tentang Ibnu H{azm dan pemikirannya dalam bidang hadis. Datanya diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Seluruh data dianalisis dengan pendekatan historis-kritis-filosofis dan analisis deskriptif menggunakan logika induksi. Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Ibnu H{azm mendefinisikan hadis mursal sebagai hadis yang gugur salah satu periwayatnya, baik keguguran itu terjadi pada satu tingkat, dua tingkat, atau lebih, sehingga termasuk di dalamnya hadis munqathi’, hadis mu’dhal, dan hadis muallaq. Penolakan Ibnu H{azm terhadap kehujjahan hadis mursal didasari oleh dua hal, yaitu hadis mursal diriwayatkan oleh periwayat yang tidak diketahui identitasnya dan sanadnya terputus. Sebagai langkah antisipatif, Ibnu H{azm menyatakan bahwa jika didapati hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak diketahui identitasnya, maka sebaiknya hadis itu diberhentikan sementara sampai diketahui identitas periwayatnya secara jelas. Adapun terkait konsistensi, Ibnu H{azm konsisten terhadap pendapatnya, yaitu ia tidak menerima hadis kecuali sesuai kriterianya. Hal ini dikarenakan Ibnu H{azm merupakan ulama yang ketat dalam menerima sumber hadis, sehingga dengan keketatan tersebut hukum yang diputuskan menjadi lebih ketat dari ulama-ulama lain. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian didapati data bahwa dari 10 sampel hadis yang diteliti ditemukan tiga hadis yang berkualitas shahih, yaitu hadis tentang tiga tanaman yang wajib dizakati, hadis tentang menikahi Ahli Kitab (dari golongan Yahudi, Nashrani, dan Majusi), dan terakhir hadis tentang larangan mentalak istri setelah dipergauli. (2) Penolakan Ibnu H{azm terhadap kehujjahan hadis mursal berimplikasi pada ketetapan hukum yang diputuskan. Implikasi hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Seorang budak dilarang berhaji sampai dimerdekakan oleh pemiliknya; (2) Hukum umrah sama dengan hukum haji yaitu wajib; (3) Tanaman yang wajib dizakati ada tiga, yaitu tanaman yang tumbuh dipermukaan bumi tanpa disirami air, gandum, dan kurma; (4) Hukum berkurban adalah sunnah hasanah, sehingga tidak dihukumi berdosa bagi orang yang meninggalkannya; (5) Harta peninggalan seorang kafir dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam; (6) Haram seorang lelaki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi, Nashrani, dan Majusi); (7) Tidak boleh berwasiat kepada anak yatim untuk menikah, baik masih kecil maupun sudah dewasa; (8) Seorang suami tidak boleh mentalak istrinya setelah dipergauli, baik istri tersebut dalam keadaan haid maupun suci; (9) Hukum nadzar adalah makruh, kecuali untuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mensyukuri nikmat Allah; (10) Seseorang dilarang kencing dan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, baik itu dilakukan di dalam sebuah bangunan maupun di tanah lapang.