Demonstrasi 4 November 2016 (Aksi 411) terkait kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyita banyak perhatian. Aksi yang pertama kali digelar pasca munculnya pernyataan Ahok yang diduga menistakan agama tersebut menjadi sorotan media massa nasional dan internasional. Di antara media massa yang terlihat paling intensif memberitakan aksi tersebut adalah SKH Republika dan Kompas. Skripsi yang berjudul Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016) ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan terkait aksi 4 November 2016 di surat kabar harian Republika dan Kompas. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam pemberitaan terkait aksi 411 di SKH Republika dan Kompas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian library research (studi pustaka) dengan pendekatan subjektif-konstruktivis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi dan wawancara terstruktur sebagai sumber data sekunder. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik filling system (pengelompokan data).Setelah melakukan riset, diperoleh hasil penelitian bahwa pada pasal 1, terkait independensi wartawan, Republika dan Kompas belum menerapkan indikator secara keseluruhan. Pada pasal 2, terkait profesionalisme wartawan, Republika dan Kompas sudah menerapkan seluruh indikator. Pada pasal 3, terkait keberimbangan, Republika hanya menerapkan pada 6 pemberitaan, sedangkan Kompas 9 pemberitaan. Pada pasal 4, terkait isi pemberitaan yang tidak bohong, fitnah, sadis dan cabul, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 6, terkait larangan penyalahgunaan profesi dan menerima suap, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 7, terkait penggunaan hak tolak, embargo dan off the record, Republika belum menerapkan sedangkan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 8, terkait larangan adanya unsur prasangka dan diskriminasi dalam pemberitaan, Republika dan Kompas hanya menerapkan pada beberapa pemberitaan. Pada pasal 9, terkait kewajiban wartawan menghormati kehidupan pribadi narasumber, Republika dan Kompas sudah menerapkan. Pada pasal 5, 10 dan 11, terkait larangan penyebutan identitas kejahatan susila, perbaikan berita, dan pelayanan hak jawab & hak koreksi, pemberitaan Republika dan Kompas tidak menerapkan karena isi pemberitaan tidak relevan dengan indikator pasal KEJ.