Memasuki Era Reformasi, bangsa Indonesia mengalami perubahan yang cukup radikal dalam kehidupan sosial dan politik. Di antara perubahan tersebut adalah dibukanya kran kebebasan dalam bidang politik dan pers. Dalam bidang politik, bangsa Indonesia berani menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sementara di bidang media massa, kebebasan diberikan dalam wujud pencabutan ketentuan tentang SIUPP sehingga dunia pers tidak lagi dibelenggu oleh kepentingan negara. Kebebasan pers ini tentu saja berimplikasi kepada etika dan perilaku media massa.
Penelitian ini mengungkap fenomena etika pemberitaan politik di media cetak nasional terkait dengan peristiwa politik, yaitu pergantian kepemimpinan nasional atau pilpres secara langsung tahun 2004, dan melihat etika pemberitaan tersebut dengan perspektif etika Islam. Penelitian ini ditujukan pada koran Kompas, Jawa Pos, Republika dan Media Indonesia yang terbit bulan September-Oktober 2004. Untuk itu maka penelitian ini menggunakan dua kerangka kerja, pertama, metode analisis wacana kritis yang menggunakan analisis Fairclough untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang “perilaku” media dalam konteks sosial politik; kedua, dengan metode penelitian filsafat untuk melakukan refleksi secara heuristik guna meninjau etika pemberitaan media cetak nasional tersebut dengan etika Islam.
Perilaku media dalam pemberitaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal media maupun eksternal media. Dalam tataran discourse practise, meskipun media cetak mempertimbangkan perilaku khalayak, tetapi ideologi media massa dan kepentingan bisnis lebih mendominasi orientasi pemberitaannya. Sedangkan dalam tataran sosiocultural practise, pemberitaan media massa melakukan kompromi dan jalan tengah atas kepentingan ideologi media dengan kepentingan khalayak. Dengan demikian etika pemberitaan politik di media massa relatif belum dijalankan secara konsisten oleh pelaku media.
Dalam tinjauan etika Islam, perilaku media massa melalui pemberitaan politik terkait dengan “jiwa” yang menggerakan media, yaitu para pelaku media itu sendiri (wartawan, editor, redaktur, pemilik media). Oleh karena itu hati nurani pelaku media mestinya dapat dijadikan sebagai imperatif kategoris dalam melakukan discourse practise melalui pemberitaan politik, terutama dalamrangka merepresentasikan kebenaran dalam pemberitaan. Hal ini karena dalam tinjauan etika Islam, visi pemberitaan mestinya diarahkan pada pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis. Keutamaan media cetak dalam menjalankan perannya di masyarakat adalah menjaga nilai-nilai etika, seperti kejujuran, keadilan, kebenaran dan kebijaksanaan dalam pemberitaannya sesuai kaidah-kaidah jurnalisme.