Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Berbagai masalah yang berkaitan dengan perwakafan masih banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah seperti tanah wakaf yang masih dikenakan pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan. Permasalahan ini merupakan persoalan yang terdapat pada tanah wakaf masjid Al-Hikmah yang terletak di Kampung Sawah Besar II, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Berdasarkan dari apa yang penulis ketahui, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 3 ayat 1 juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pasal 3 ayat 1 butir e dan f yang menyatakan “objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis menemukan hal yang menurut penulis perlu untuk diteliti dan menjadikan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu: mengapa permasalahan itu bisa terjadi? Dan bagaimana implikasnya terhadap tanah tanah wakaf tersebut? Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan, Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga lain maka penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (social legal research). Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai keadilan. Permasalahan yang terjadi dengan tanah wakaf masjid Al-hikmah adalah satu contoh dimana proses perwakafan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih dikenakannya pajak bumi dan bangunan menjadi masalah utama bagi tanah wakaf masjid Al-hikmah Kelurahan Kaligawe. Sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjelaskan bahwa tanah wakaf yang sudah bersetifikat sudah tidak lagi dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang ini, jelas bahwa tanah wakaf yang sudah bersertifikat sudah tidak lagi dikenakan biaya pajak apapun termasuk pajak bumi dan bangunan. Masih dikenakannya pajak bumi dan bangunan terhadap tanah wakaf masjid Al-Hikmah Keluraha Kaligawe disebabkan adanya pengadministrasian yang belum dilakukan secara menyeluruh dalam hal pelaporan perubahan status tanah tersebut kepada Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan implikasi yang terjadi dari masih dikenakannya pajak bumi dan bangunan terhadap masjid Al-Hikmah adalah jelas kerugian yang ditanggung oleh masjid Al-Hikmah dan belum terwujudnya keadilan serta kemaslahatan bagi masjid Al-Hikmah itu sendiri.