Membangun keluarga bahagia dan sejahtera merupakan tujuan setiap orang. Termasuk di dalamnya kewajiban anak memberi nafkah terhadap orang tua. Sementara realitas yang berkembang di Indonesia sekarang ini, banyak anak menitipkan orang tua ke panti jompo tetapi melepaskan kewajiban nafkah orang tua. Melihat kenyataan ini timbullah pertanyaan mengenai bagaimana praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang prespektif hukum Islam dan hukum positif, kemudian Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak kepada orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) kaitannya dengan Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis yaitu untuk menganalisis informasi tentang keadaan nyata sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penitipan orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang dan menganalisis dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode interview (wawancara) dan dokumentasi serta mengambil berbagai litelatur yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu untuk mengetahui status hukum Islam dan hukum Positif dalam pelepasan nafkah anak terhadap orang tua. Hasil penelitian penulis terkait praktek pelepasan nafkah yang dialami orang tua ada tiga keadaan: Pertama, pertama dititipkan sampai sekarang tidak pernah sama sekali nafkah orang tua dipenuhi anaknya. Kedua, pertama dititipkan nafkahnya rutin sekali terpenuhi tetapi kebiasaan tersebut tidak berlangsung lama hanya bertahan di awal penitipan setelahnya tidak pernah ada pemberian nafkah sampai sekarang. Ketiga, pertama dititipkan sampai sekarang sama sekali tidak pernah diberikan nafkahnya, tetapi masih memberikan nafkah hanya jarang sekali diberikan. Dalam hukum Islam pelepasan nafkah yang berakibat terjadinya penelantaran orang tua di panti tidak sejalan dengan ajaran dan anjuran agama Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al- Hadits maupun kesepakatan ulama serta bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan solusi yang di tawarkan negara adalah memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tersebut tentunya untuk meminimalisir terjadinya penelantaran orang tua dan perlu adanya sanksi tegas yang mengatur tentang penelantaran orang tua.