Poligami merupakan perkara yang rumit perizinannya dimana dapat kita ketahui bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama pemohon harus melalui beberapa proses persidangan yaitu izin dari istri dan pertimbangan undang-undang, dalam hal ini telah ditemukan perkara poligami yang di isbatkan, dimana poligami yang terjadi dilakukan secara sirri dan poligami tersebut telah di itsbatkan di Pengadilan Agama Enrekang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Enrekang memberikan penetapan terhadap isbat poligami dan apa pertimbangan hakim mengabulkan penetapan isbat poligami.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian dokumen yang berupa studi dokumen. Sumber data yang didapatkan berasal dari dua sumber yaitu skunder dan primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan hasil yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dimana penulis telah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim menetapkan penetapan tersebut yaitu faktor kasuistik dan faktor geografis, majelis hakim mempertimbangkan hal ini dengan beberapa alasan yang berdasarkan dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Poin (2), KHI Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 14, yaitu yang menerangkan tentang pernikahan secara islam dan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 144 poin (4) yang menerangkan tentang istri yang dijadikan pihak dalam perkara itsbat poligami serta diperkuat oleh kesaksian dari saksi-saksi yang berdasarkan melalui Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg Sedangkan menurut penulis isbat poligami yang terjadi belum benar karena tidak sesuai dengan prosedur pengajuannya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, tetapi perkara ini merupakan suatu pengecualian dimana hal ini adalah perkara yang membutuhkan tindakan ijtihad majelis hakim yang tentunya untuk kemaslahatan pemohon dalam melangsungkan hidup sebagai warga negara.