Dalam pembiayaan murabahah terdapat resiko yang dapat terjadi akibat suatu musibah, namun resiko yang paling fatal apabila anggota tidak mau atau tidak mampu membayar kewajibannya. Ketidakmampuan anggota dalam melunasi hutangnya, dapat ditutup dengan suatu jaminan. Apabila anggota benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya, maka pihak BMT akan melalukan proses pengambilalihan jaminan guna menutup semua hutang anggota yang belum dilunasi.
Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengambilalihan jaminan yang ada di BMT Marhamah yang dalam prakteknya menjual barang jaminan untuk meng-cover hutang anggota kemudian sampai dengan pengambilalihan barang jaminan. Apakah diperbolehkan dan sudah sesuai dengan Hukum Islam di Indonesia.
Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran tentang mekanisme pengambilalihan jaminan di BMT Marhamah dan ketetapan hukum yang menjadi landasan bahwa mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilalihan jaminan dimulai pelelangan untuk menjual barang jaminan sesuai dengan harga pasar. Dan tahapan terakhir dibuatkannya Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) dihadapan Notaris/PPAT. Dengan adanya jaminan dan praktek pengambilalihan jaminan diperbolehkan tentunya dikuatkan dengan adanya fatwa DSN MUI Nomor:47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar bahwa Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati dan Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada Nasabah.
Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan proses pengambilalihan jaminan yaitu salah satunya dengan mengambil alih asset anggota untuk meng-cover hutangnya kepada BMT. Dengan adanya pemberian jaminan tersebut menurut fatwa DSN MUI dan hukum di Indonesia diperbolehkan karena kedudukan jaminan dapat digunakan untuk berjaga-jaga apabila anggota tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak BMT.