Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sejumlah ketentuan tentang faraidh telah diatur secara jelas di dalam al-Quran, yaitu di dalam surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya; sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam al-Hadits, dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam Ijma’ dan Ijitihad para sahabat, Imam-imam Madzhab dan para mujtahid lainnya. Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes dalam pembagian waris masyarakat menggunakan cara harta waris dibagikan kepada ahli waris dengan membandingkan kebutuhan hidup ahli warisnya, mereka tidak melihat antara laki-laki dan perempuan. Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada ahli waris ditentukan sesuai kebutuhan hidup ahli warisnya, berdasarkan kesepakatan. Pembagian harta warisan dengan melihat sesuai kebutuhan hidup ahli waris masyarakat setempat menyebutnya sapikulan ronggendongan. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah faktor apakah yang mendorong praktik pembagian waris tersebut dilakukan berdasarkan adat Sapikulan Ronggendongan. Serta bagaimana implikasi hukum dari pembagian waris berdasarkan adat Sapikulan Ronggendongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik pembagian waris tersebut dan implikasi hukumnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Penulis memaparkan masalah waris di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes yang menggunakan adat sapikulan ronggendongan, dan menjadikan tokoh masyarakat setempat sebagai sumber dara primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Data yang telah didapat kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembagian waris di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes berdasarkan adat sapikulan ronggendongan dilakukan karena warga Desa Karangmalang tidak membeda-bedakan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana kebutuhan hidup ahli waris yang masih kurang mampu maka bagian waris yang didapat lebih besar, dan praktik semacam ini telah terjadi sekian lama dan turun temurun atau bisa dikatakan sebagai tradisi, adat atau ‘urf. Implikasi hukum Islam terhadap waris adat Sapikulan Ronggendogan adalah bukan perbuatan yang menentang nash. Mengutip pendapatnya Muhammad Syahrur bahwa hukum tidak harus diberlakukan secara literal teks-teks pada dunia modern. Apabila masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya, para ahli waris sudah dewasa, tidak ada paksaan, dan tidak dengan tujuan menentang nash, maka pelaksanaan waris tersebut dapat dilakukan. Hal ini juga diakui oleh tokoh masyarakat setempat.