Putusan nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal tentang Pemohonan izin poligami oleh Pemohon dengan alasan calon istri kedua sudah hamil. Putusan perkara putusan tersebut tidak diterima (NietOnvankelijkeverklard) karena alasan Pemohon poligami tidak sesuai dengan syarat alternatif dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun syarat kumulatif Pemohon untuk berpoligami telah terpenuhi. Hal tersebut yang membuat Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl tentang permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal serta bagaimanakah tinjauan sadd adz-Dzari’ah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil. Jenis penelitian hukum dengan pendekatan kasus. Dengan bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan putusan No. 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, hasil wawancara, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif. Hasil penelitiannya adalah dalam pertimbangannya Majelis tidak dapat menerima izin poligami perkara tersebut karena alasan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon istri kedua sudah hamil. Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami yang mana syarat tersebut adalah syarat materiil, apabila tidak terpenuhi maka diktum putusan nya adalah ditolak atau tidak dikabulkan. Majelis tidak melakukan konstruksi atau interpretasi hukum dalam pertimbangannya karena menurut Majelis, sikap Pemohon berawal dari I’tikad yang tidak baik, oleh karena itu Majelis lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi termohon serta masyarkat pada umumnya daripada keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon dan calon istri pemohon serta anak yang dikandungnya, karena dari putusan tersebut dapat memunculkan mafsadat terhadap Pemohon dan calon istri kedua terutama anak yang dikandungnya akan kehilangan hak-haknya sebagai anak seperti hak nasab, keabsahan perlindungan hukum dll. Sesuai dengan kaidah: دَرْاُالْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح yaitu menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (maslahah).