Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan perpaduan antara Pemerintah dan BAZNAS/LAZ untuk mengurangi beban ganda wajib zakat sekaligus wajib pajak. Zakat yang dimaksud disini adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Bahwasannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Semarang dan sejauh mana faktor penghambat dan penyelesaian pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), sedangkan metode untuk sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara pengurus BAZNAS Kota semarang dan KPP Pratama Semarang Barat, sedangkan data sekunder berasal dari laporan, catatan, jurnal dan undang-undang. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara dan dokumentasi selama mengadakan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak, jika zakat yang dibayarkan harus melalui lembaga zakat yang diresmikan oleh Pemerintah. Selain itu faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kesadaran membayar zakat masih rendah, masyarakat belum percaya akan lembaga zakat, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah, keengganan masyarakat menyertakan BSZ (Bukti Setor Zakat) pada SPT tahunan, dan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib pajak orang pribadi. Bentuk penyelesaian dalam penerapan zakat sebagai pengurang PKP adalah Pemerintah harus mempertegas kepastian hukum ketentuan zakat sebagai pengurang PKP sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, seharusnya zakat tidak hanya diposisikan sebagai pengurang PKP pada PPh, (namun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak langsung/terutang kredit pajak), seharusnya zakat yang tidak dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dapat juga dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Pemerintah seharusnya melakukan penyederhanaan sistem pembuktian dalam pembayaran zakat sebagai PKP pada PPh, selain itu perlunya sosialisasi yang membahas khusus materi tentang zakat yang dapat dijadikan pengurang PKP sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan oleh petugas pajak.