Perekonomian Indonesia akan semakin baik apabila didukung dengan insfrastruktur yang memadai. Untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Melihat APBN yang defisit sehingga belum mampu menggarap “pekerjaan rumah” dengan baik, Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, salah satunya berupa Sukuk Negara Ritel yang sudah terbit hingga seri SR-010. Salah satu Bank Syariah yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Agen Penjual yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik penjualan Sukuk Negara Ritel menggunakan akad Ijarah Asset To Be Leased di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang, bagaimana implementasi penjualan Sukuk Negara Ritel di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang berdasarkan Undang-Undang yang telah diuraikan kedalam Memorandum Informasi, dan bagaimana implementasi penjualan Sukuk Negara Ritel di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased. Adapun Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang mana pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dengan bagian BDM Funding and Weath Management, praktisi serta akademisi dan dokumentasi dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori ijarah (sewa-menyewa), sukuk, SBSN, dan penerapan akad ijarah dalam penerbitan Sukuk. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari yang telah penulis teliti mengenai mekanisme penjualan yang berlaku di Bank Muamalat Cabang Semarang, penulis menyimpulkan bahwa praktik penjualan Sukuk Negara Ritel yang berlaku di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased. Hal ini dibuktikan dengan analisis yang dilakukan penulis dengan cara mengimplementasikan apa yang terjadi di PT Bank Muamalat Cabang Semarang dengan Undang-undang dan Fatwa DSN-MUI. Adapun pedoman yang dijadikan untuk pengimplementasian tersebut yakni Memorandum Informasi Sukuk Ritel seri SR-010 tahun 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Fatwa DSN MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 Tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.