Diawal akad (perjanjian kontrak) biasanya ada tanda tangan tentang ketentuan ini agar anggota (nasabah) berjanji untuk menjalankannya, akan tetapi biasanya tidak ditepati. Ketika ketentuan-ketentuan tersebut disepakati dan pihak kedua (nasabah) berjanji untuk menepatinya, dalam kenyataannya di riwayat angsuran pembiayaannya tidak sesuai janji di awal akad. Hal ini biasanya dikarenakan adanya penyalahgunaan tujuan yang tidak sesuai pengajuan pembiayaan di awal ketika disurvey dan direkomendasikan. Seharusnya dalam pembiayaan multijasa itu prosesnya harus jelas rincian kegunaan dana yang akan diajukan di lembaga keuangan, selain itu setelah pencairan seharusnya ada kroscek nota/kwitansi (bukti pembayaran) sebagai upaya kesesuaian penggunaan dana yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh nasabah dan lembaga keuangan tersebut. Bahwa janji (wa’d) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, pararel dan/atau dalam transaksi yang multi akad. Industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji (wa’d) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (wa’d) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bahwa janji (wa’d) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, pararel dan/atau dalam transaksi multi akad (al-‘uqud al-murakkabah).