Latar belakang masalah mengetahui seberapa jauh penerapan hukum Islam terhadap praktek qardh ul-hassan di KSPPS BMT Muamalat Limpung Kab. Batang. Qardh ul-hassan merupakan salah satu produk yang ada di BMT Muamalat, qardh ul-hassan banyak diminati dibandingkan dengan produk yang lain dikarnakan tidak adanya potongan dana yang diambil dari peminjaman qardh ul-hassan. Namun qardh ul-hassan ini hanya diperuntukan untuk orang yang tidak mampu. Qardh ul-hassan ini tidak memiliki potongan dan tambahan dana dalam bentuk apapun, hanya dikenakan biaya administrasi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yaitu bagaimana praktek qardh ul-hassan di KSPPS BMT Muamalat Limpung sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Sehingga harus mengetahui bagaimana praktek qardh ul-hassan dilapangan dengan aturan qardh ul-hassan yang ada di KSPPS Muamalat Limpung tersebut sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan atau field research dengan langsung terjun ke tempat penelitian, dimana dalam penelitian ini mengambil tempat di BMT Muamalat Limpung dan beberapa nasabah dari BMT Muamalat Limpung yang menggunakan qardh ul-hassan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan pihak BMT Mualamat Limpung dan anggota pengguna qardh ul-hassan. Dari hasil penelitian di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang menunjukan bahwa Praktek qardh ul-hassan di KSPPS BMT Muamalat Kec. limpung Kab. Batang tidak berbeda dari lembaga keuangan yang lainnya terutama BMT. BMT Muamalat sangat berpedoman kepada aturan yang telah dibuat sesuai dengan hukum Islam yang ada namun tetap ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan yang ada di BMT Muamalat, salah satu aturan yang ada yaitu dalam hal pemakaian dana oleh anggota sendiri yang seharusnya untuk kebutuhan konsumtif malah digunakan untuk kebutuhan produktif yaitu dana awal peminjamannya digunakan biaya sekolah, namun dalam prakteknya digunakan untuk tambahan modal usaha londri dan tambahan modal warung. Dalam praktek akad Qardh ul-hassan di KSPPS BMT Muamalat Limpung tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya tambahan dana yang dibayar pada saat pembayaran angsuran walaupun dana tersebut digunakan untuk talangan dan infak. Di BMT Muamalat Limpung dalam prateknya anggota BMT yang meminjam dana qardh ul-hassan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan pinjaman pokok dan terdapat tambahan sebesar dua ribu yang dibayarkan setiap pembayaran angsuran. Didalam Islam tidak memperbolehkan hal tersebut dan untuk yang lainnya sudah sesuai dengan hukum Islam.