Ta’widh atau ganti rugi adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad. Ta’widh merupakan salah satu upaya bank dalam mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya akibat kelalaian nasabah yang menunggak pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ta’widh pada produk KPR BTN Platinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ta’widh padaprodukKPR Platinum iB di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan sumber primer yang diperoleh di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, serta studi terhadap data atau dokumen yang diperoleh untuk kemudian di analisis dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik ta’widh di BTN Syariah Kantor Cabang Semarang belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam khususnya peraturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau ta’widh. Hal tersebut dikarenakan BTN Syariah dalam menerapkan besaran biaya ta’widh kepada nasabahnya didasarkan pada rumus perhitungan ta’widh yang telah menjadi ketetapan baku di BTN Syariah. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi atau ta’widh, lembaga keuangan syariah dalam menerapkan ta’widh harus benar-benar atas dasar kerugian riil yang pasti terjadi serta nilai kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas. Sehingga dengan penggunaan rumus ta’widh tersebut menunjukkan bahwa adanya unsur gharar dalam perhitungan besaran kerugian pada produk KPR BTN Platinum iB.