Latar belakang dalam skripsi ini ialah mengenai sistem pengupahan buruh emping yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dimana dalam praktiknya masih tidak ada kesepakatan terkait berapa upah yang akan diberikan oleh pengusaha di awal akad atau tidak menetapkan atau menyebutkan upah berapa yang akan diberikan perkilonya melinjo yang telah menjadi emping ketika buruh mengambil melinjo. Upah akan diberikan setelah melinjo menjadi emping kering yang sudah siap untuk digoreng dan dikonsumsi. Tidak jarang juga adanya perbedaan antara upah seorang yang satu dengan orang yang lain berbeda meskipun dari bahan baku melinjo yang sama beratnya dan emping kering yang sama juga beratnya. Oleh sebab itu, peneliti merasa penting dan tertarik dari fakta realistis yang ada di Desa Candirejo yang mana terdapat pengusaha emping melinjo dan banyaknya masyarakat setempat yang bergantung kepada pengusaha tersebut dengan menjadi buruh. Akan tetapi, pengusaha dalam memberikan upah kepada buruh belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak menyebutkan atau menetapkan upahnya di awal yang akan diberikan pada buruh emping tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, jenis ini termasuk penelitian kualitatif karena data bersifat field research yang secara langsung berinteraksi dengan objek dan sumber data, Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai sistem pengupahan buruh emping melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang
Penelitian ini menyimpulkan, terkait tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh buruh dengan pengusaha emping yaitu dengan manggunakan sistem setor, sistem upah yang digunakan antara buruh dengan pengusaha emping yaitu menggunakan sistem upah potongan dan upah tersebut dapat dikategorikan dalam upah khusus. Jika dilihat dari rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika dilihat dari syaratnya, ada syarat yang belum sesuai dengan upah (ujroh) dalam hukum Islam khususnya dalam masalah perjanjian kerja ijārah dan mengakibatkan batalnya akad tersebut. Karena praktik upah buruh emping ini merupakan salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidup. Selain itu juga, pelaksanaan upah dalam praktik upah buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum. Maka praktik pengupahan buruh emping dengan sistem setor hukumnya mubah atau boleh.