Akad musyarakah mutanaqisah merupakan musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Rukun dan ketentuan dalam akad musyarakah berlaku pada akad musyarakah mutanaqisah, diantaranya yaitu mengenai adanya penyertaan modal, pembagian kerja, dan nisbah bagi hasil. Dimana ketiga unsur tersebut cenderung mengarah pada suatu transaksi yang notabenya produktif. Sementara KPR yang dalam prakteknya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang disebut dengan pembiayaan KPR Muamalat iB. Pembiayaan KPR Muamalat iB ini masuk ke dalam kategori produk pembiayaan konsumsi. Bagaimana pandangan hukum islam terkait akad musyarakah mutanaqisah yang notabenya produktif di implementasikan pada produk pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang notabenya konsumtif. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada produk KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Terdapat dua sumber data dalam skripsi ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penulis kumpulkan dengan metode wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder ini berupa buku-buku, brosur, dan dokumen-dokumen tentang KPR Muamalat iB. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa implementasi akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan KPR Muamalat iB terdapat dua akad di dalamnya (hybrid contract). Ada dua kontrak perjanjian dalam skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yaitu kontrak musyarakah mutanaqisah dan kontrak ijarah. Akad musyarakah dalam pembiayaan ini hanya sebatas kerjasama untuk memiliki sebuah aset, sehingga tidak ada pembagian kerja dan bagi hasil dari akad musyarakah. Sebaliknya bagi hasil ditimbulkan dari akad ijarah. Dan tinjauan hukum Islam terhadap akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan KPR Muamalat iB kongsi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang penulis menarik kesimpulan bahwa penggunaan akad musyarakah mutanaqisah akan cocok apabila diterapkan dalam pembiayaan KPR Muamalat iB karena dengan menerapkan akad musyarakah mutanaqisah pada skim pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi maka akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi para syarik (bank dan nasabah), dan dapat mengatasi resiko-resiko dalam pembiayaan KPR. Secara garis besar praktek pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sudah sesuai dengan fiqh dan fatwa. Akan tetapi masih terdapat beberapa ketidakpatuhan pada beberapa ketentuan yang ada di dalam fatwa DSN Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, Keputusan DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/X/2013, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/33/DPbS tanggal 27 November 2012.