Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beredarnya kosmetik tanpa label BPOM. Informasi tentang peredaran kosmetik tanpa label BPOM didapatkan melalui beberapa situs media berita yang memuat tentang beberapa produk kosmetik tanpa label BPOM. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang keberdaan BPOM ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Pokok permasalahan skripsi ini adalah Bagaimana urgensi keberadaan BPOM dalam hal memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat atas pemakaian kosmetik tanpa label BPOM? Serta bagaimana urgensi keberadaan BPOM dalam hal memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat atas pemakaian kosmetik tanpa label BPOM dalam perspektif mas{lah{ah?\
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reasearch). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Hasil pengumpulan data penelitian berupa data tentang pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik Lingkup pengawasan Balai POM Semarag yaitu meliputi komoditi dan objek. Pada pengawasan komoditi maka yang diawasi adalah obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan. Sementara objek yang diawasi adalah tentang sarana produksi, distribusi, dan pelayanan. Hasil penelitian apabila ditinjau dari kemanfaatan terhadap masyarakat atas pemakaian kosmetik tanpa label BPOM maka BPOM memberikan peran penting terhadap masyarakat atas pengawasan kosmetik karena BPOM telah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BPOM sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM. Tugas BPOM tersebut terdapat pada Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM Pasal 2, sementara fungsi BPOM diatur dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM Pasal 3, begitu pula dengan wewenang BPOM diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM.
Sementara apabila ditinjau dengan teori mas{lah{ah pengawasan produk kosmetik memberi kemanfaatan dan menjauhkan dari kemafsadatan. Sedangkan jika ditinjau menurut tingkatan mas{lah{ah, peran BPOM berada pada tingkat h{ajiyyah karena keberadaan BPOM mendekati wajib. Hal tersebut dikarenakan pemerintah wajib memberikan jaminan mutu, kemanfaatan dan keamanan terhadap masyarakat khususnya yang mengkonsumsi kosmetik. Hal ini dikarenakan analisis pada penelitian ini menggunakan kaidah fiqh yang artinya suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”. Implementasi kaidah tersebut dalam pembahasan skripsi ini adalah “sesuatu” yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah BPOM sebagai lembaga penjamin mutu, kemanfaatan dan keamanan. Upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat memberikan jaminan atau perlindungan khususnya terhadap masyarakat yang mengkonsumsi produk kosmetik maka masyarakat menggunakan BPOM sebagai alat untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dimaksud. Di sinilah impelemtasi kaidah yang dimaksud penulis dapat terealisasikan dengan “sesuatu” yang dimaksud tidak lain adalah BPOM. Hukum wajib sendiri menurut hukum taklifi adalah hukum yang dituntut dengan tegas untuk dilakukan.