Dewasa ini perjanjian baku sering digunakan dalam berbagai transaksi di dunia bisnis. Berbagai macam jenis usaha menerapkan perjanjian baku untuk mempermudah kegiatan mereka menawarkan produk barang maupun jasanya. Namun sering kali penerapan perjanjian baku diikuti dengan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Klausula eksonerasi ini sering kita temui pada karcis tanda parkir yang menyatakan bahwa segala kerusakan dan kehilangan bukan menjadi tanggung jawab pengelola. Kekurang pahaman konsumen dalam mengetahui hak-hak mereka mengakibatkan mereka dalam kedudukan yang lemah. Parkir sendiri dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang (wadi’ah), namun ada pula yang menyebut bahwa parkir merupakan perjanjian sewa-menyewa (ijarah). Kekurang tepatan masyarakat mendepkripsikan hukum parkir menjadi salah satu faktor pengelola parkir tidak menerapkan kebijakan parkir sesuai perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula eksonerasi pada jasa parkir objek wisata Bantir Hills. 2) Bagaimana implementasi hukum perlindungan konsumen dalam penerapan klausula eksonerasi pada jasa parkir objek wisata Bantir Hills. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian Non-Doktrinal atau sering disebut dengan penelitian hukum. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola parkir dan para pengunjung sebagai konsumen (pengguna parkir) di objek wisata Bantir Hills. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku fiqih muamalah, hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, jurnal kontrak baku dan klausula eksonerasi, dokumen resmi yang dalam hal ini adalah KUH Perdata, dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 serta putusan MA yang berhubungan dengan sengketa parkir. Metode analisis data dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan latar ilmiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan oleh penulis bahwa parkir dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang. Dalam pandangan fiqih muamalah jika diakadkan menggunakan konsep sewa-menyewa (ijarah) maka unsur tujuan akad yang dikehendaki konsumen tidak ditemukan, dan harus dikembalikan pada hukum asli yaitu dengan akad penitipan barang (wadi’ah). Penerapan perjanjian baku diikuti pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Produsen tidak dibenarkan membebaskan diri dari tanggung jawab atas kelalaian mereka dalam menjalankan pekerjaan yang mereka lakukan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah terdapat unsur kelalaian/kesengajaan dari pengelola parkir atau tidak.