Angkilan adalah praktik utang piutang uang yang dibayar dengan gabah pada saat panen. Praktik utang piutang ini berawal dari adanya perjanjian antara petani dengan pedagang maupun buruh yang membutuhkan gabah untuk kebutuhannya sehari-hari. Dalam praktiknya angkilan dilakukan oleh petani sebagai Debitur dengan pedagang maupun buruh sebagai Kreditur, dengan kesepakatan jika petani utang uang harus dibayar dengan gabah. Ukuran gabah yang telah disepakati yaitu kwintalan, dengan harga gabah disesuaikan dengan harga gabah pada saat panen. Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana paktik angkilan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik Angkilan yang ada di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas praktik angkilan di desa Sidoluhur dan bagaimana status hukumnya dalam Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk dalam bentuk penelitian normatif empiris. Adapun objek penelitian ini adalah praktik Angkilan di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dari masyarakat pelaku angkilan, dan sekunder yaitu yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Serta Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis adalah, bahwa praktik angkilan dilakukan oleh masyarakat desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, khususnya petani dengan pedagang atau warga. Dimana petani utang kepada buruh sejumlah uang dan pembayaran dilakukan dengan gabah ketika panen. Dalam hukum Islam praktik angkilan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang menurut Islam (Qard), sehingga praktik ini boleh dilakukan karena dalam praktiknya Angkilan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk mengambil keuntungan. Mengenai adanya ketidakjelasan pada kualitas, hal ini tidak menjadi permasalahan karena para pihak tidak merasa keberatan dan saling ridla satu sama lain, selain itu adanya kelebihan maupun kekurangan dalam pembayaran tidak termasuk riba karena adanya kelebihan maupun kekurangan tersebut tidak disyaratkan dalam akad.