Tanah merupakan salah satu prasarana di bumi. Tanah merupakan aspek terpenting bagi setiap manusia karena manusia selalu berpijak dan beraktivitas di atas tanah. Akan tetapi terdapat masalah yaitu mengenai peraturan penggunaan, pemilikan, pengusahaan, dan perlihan hak atas tanah. Salah satunya mengenai batasan waktu pasti suatu tanah dikategorikan tanah terlantar. Penelitian ini dilakukan untuk memahami konsep dan kriteria hapusnya hak milik tanah dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini didukung dengan memberikan beberapa analisis hukum Islam secara mendalam terhadap konsep dan kriteria hapusnya hak milik tanah dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Penelitian ini berdasarkan data yang dapat diperoleh dari beberapa keterangan yang lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan karena hukum masih kurang dikenal oleh masyarakat secara umum meskipun sudah ada norma tertulis yang mengaturnya, tentang hapusnya hak milik atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat kriteria tegas mengenai ketentuan hapusnya hak milik tanah dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1960. Namun tidak ada kriteria tegas mengenai penelantaran hak milik atas tanah. Kriteria tersebut hanya dapat ditemukan dengan mensistemasir unsur-unsur pengertian yang ada. Kriteria penelantaran hak milik atas tanah menurut peraturan perundang-undangan adalah a) Harus ada perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah, b) Harus ada perbuatan mengabaikan kewajibannya, c) Harus ada jangka waktu tertentu dimana pemegang hak mengabaikan kewajibannya. Kedua, analisis hukum Islam menjelaskan bahwa hak kepemilikan akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas.