Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk di KSP Giri Muria Group Kudus yang cukup diminati oleh masyarakat, KSP Giri Muria Group menyediakan dana bagi mereka yang kekurangan modal dan yang akan merintis usahanya. dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota juga sudah ada aturan tentang pelaksanaan akad murabahah yang telah di atur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sehingga praktek pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mengacu pada fatwa tersebut. Namun dalam praktiknya sering kali terjadi pelaksanaan akad murabahah di LKS yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai Bagaimana cara menentukan kelayakan agunan dalam praktek pembiayaan, Apakah praktek pembiayaan murabahah pada pembelian barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe Sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi di KSP Giri Muria Group cabang dawe. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh melalui motode dokumentasi, observasi dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menilai kelayakan agunan pada pembiayaan yaitu menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Dan praktek pembiayaan murabahah yang terjadi di KSP Giri Muria Group cabang Dawe tidak sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah, yaitu dalam hal proses pelaksanaan akad, dan proses pengadaan barang yang mana nasabah diberikan kepercayaan penuh oleh pihak KSP untuk membelikan barang yang diperlukannya tersebut dengan memberikan dana secara langsung kepada nasabah. Atau dengan kata lain pihak dari KSP Giri Muria Group telah mewakalahkannya kepada nasabah.Yang dimana seharusnya untuk pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah tersebut merupakan tugas dari pihak KSP Giri Muria Group Kudus. Karena di awal perjanjian, akad yang digunakan adalah akad murabahah. Jadi semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan pembiayaan murabahah.