Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Batas usia tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Namun jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, dan calon pengantin wanita belum mencapai umur 16 tahun diperbolehkan mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan”.
Pengadilan Agama Kendal adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Penulis memilih Pengadilan Agama Kendal dikarenakan masih sering terjadi pernikahan dibawah umur, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah yang masuk. Fakta di masyarakat menunjukan bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan/diajukan oleh orang tua untuk memohon dispensasi nikah dikarenakan alasan yang paling mendominasi adalah karena pihak perempuan telah hamil. Disamping itu, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari diskriminasi serta pernikahan dini. Oleh karena itu, dirasa penting oleh penulis untuk memahami penafsiran hakim tentang dispensasi nikah karena hamil.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan didukung penelitian pustaka (library research), yang bersifat deskriptif analitik. Tehnik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif.
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Dasar hukum yang digunakan adalah UUP No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1), dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dengan diberikannya dispensasi nikah ini diharapkan kedua belah pihak dapat segera menikah, sehingga anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang sah atau mempunyai perlindungan hukum.