Persoalan pembagian waris di sekitar kita sering kali menimbulkan pertikaian di antara keluarga yang bersangkutan. Salah satu kasus yang terjadi dalam ruang lingkup waris adalah yang terjadi di keluarga Alm. Sugri, yang berlokasi di Kabupaten Demak. Keluarga Sugri diketahui memiliki 9 orang anak yang terdiri dari 5 putra dan 4 putri. Sugri merupakan salah satu pemuka agama / tokoh masyarakat di daerah tersebut. Kesehariannya Sugri mengajar disalah satu Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) dan berprofesi sebagai pengusaha tambak garam.
Menjelang ajalnya, Sugri mewasiatkan secara lisan dan tulisan sebidang tanah dan gudang garam (gudang penyimpanan garam) kepada dua anak bungsunya. Dari pewasiatan tersebut salah satu ahli waris tidak menerimanya, sehingga terjadi konflik kepentingan waris dalam keluarga tersebut. Hal ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan Komilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yang terkodifikasi dari para ulama. Dengan melakukan analisis terhadap kasus di atas, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan kasus yang terjadi dalam keluarga Sugri tersebut. Selain itu, penulis bertujuan pula menerka permasalahan tersebut dengan harapan ditemukan sebuah solusi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Setelah melakukan analisis yang diberikan kepada salah satu seorang anak saja seperti yang terjadi di keluarga bapak Sugri tidak sesuai dengan hukum islam, karena pewasiat tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum wasiat.dan interpretasi data, penulis dapat menyimpulkan bahwa pewasiatan yang terjadi dalam keluarga bapak Sugri tidak sesuai karena alasan bagi hasil menurut hukum Islam jumlah harta yang diwasiatkan melebihi batas maksimum yang ditetapan, yakni sepertiga harta warisan, hal ini tidak sesuai dengan KHI, Pasal 195 (wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris) dan Hadits Rasulullah tentang jumlah harta warisan.Syarat dan rukun wasiat sebagai ketentuan dalam hukum. Yaitu : 1.wasiat tersebut diberikan kepada salah seorang ahli waris saja. Sementara ahli waris lainya tidak menyetujui. 2. Harta yang diberikan tersebut lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki pewasiat. 3. apalagi tidaktersebut tidak disetujui oleh keseluruhan ahli waris. Hal ini bertentangan dengan KHI, Pasal 195 Ayat (3). Selain itu, faktor ketidakadilan merupakan sebab utama dari konflik tersebut, sehingga solusi yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan membagi harta tersebut dengan sistem faraid seperti biasanya.